Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membahas Program RKAKL dan RKP Tahun Anggaran (TA) 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membahas Program RKAKL dan RKP Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti permintaan tambahan anggaran BSN sebesar Rp 31 miliar.

Lamhot menegaskan bahwa format anggaran yang disampaikan oleh BSN perlu disesuaikan dengan target yang ditetapkan. “Usulan anggarannya sangat kecil sebaiknya usulannya ditingkatkan dengan menyesuaikan beban kerja yang ditelah ditetapkan,” tuturnya pada rapat tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Lamhot menyoroti usulan peningkatan pengembangan standar sebesar Rp 2,150 miliar yang dinilai sangat kecil, padahal didalam progam ini dikhususkan untuk penyusunan 460 SNI bidang agro, kimia, kesehatan, penilaian kesesuaian, mekanika, energy, infrasturktur dan teknologi informasi, termasuk sektor hilirisasi.

“Ini yang mengusulkan siapa? Sebaiknya usulan anggaran seharusnya diajukan dengan angka yang cukup tinggi, sebagai contoh apabila diajukan 31 miliar dan disetujui oleh pemerintah hanya 20 miliar berarti ada loss,” tuturnya.

Setuju dengan hal tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai usulan tambahan anggaran 31 miliar oleh BSN terlalu kecil. “Seharusnya tambahan anggaran ini diajukan oleh daerah sementara BSN sebagai pusat sangat tidak efektif apabila hanya 31 miliar,” imbuhnya.

Ia meminta BSN segera melalukan revisi penambahan anggaran. “Kita minta jangan 31 pak segera naikan apalagi ini mengacuk produk-produk umkm yang jumlahnya sangat banyak,” tambahnya. (tn/aha)